Humas.FTKUINJambi – Program NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) memasuki titik kedua. Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kementerian Agama RI dengan DPR RI, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tersebut kembali berlangsung di Pondok Pesantren Kumpeh Daaru At-Tauhid, Muaro Jambi, Minggu (6/9/2026).
Memasuki titik kedua, kegiatan kali ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Administrasi Lembaga Pendidikan Islam”. Antusiasme terlihat dari kehadiran ratusan pimpinan pondok pesantren yang berasal dari berbagai latar belakang dan karakteristik pesantren di Kota Jambi dan Muaro Jambi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, Rektor UIN STS Jambi, Pimpinan Pondok Pesantren Kumpeh Daaru At-Tauhid, Dekan FTK serta segenap panitia.
Dalam sambutannya, Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pondok pesantren. Salah satunya melalui rencana pengembangan Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Saat ini prosesnya masih dalam tahap penataan kelembagaan dan penyusunan RKA di kesekretariatan negara.
“Ke depan, Direktorat Jenderal Pesantren akan memiliki struktur yang lebih khusus dengan direktorat-direktorat yang menangani berbagai bidang, mulai dari pesantren, Ma’had Aly, hingga pengelolaan dan pengembangan ekonomi pesantren. Dengan adanya kelembagaan yang lebih kuat, kita berharap perhatian pemerintah terhadap pesantren, baik dari sisi pengelolaan, pengembangan maupun dukungan program, dapat semakin meningkat.” Ujar pak HBA.
Ia menambahkan, termasuk dalam hal dukungan anggaran, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akan terus membahas bentuk dan besaran bantuan yang dapat diberikan kepada pesantren, termasuk bantuan dalam bentuk fisik. Semua ini tentu akan dibahas dan disepakati bersama sesuai dengan ketentuan dan kemampuan anggaran negara. Harapannya, pesantren ke depan semakin maju, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan pendidikan Islam di Indonesia
Sementara itu, Pimpinan Pontren Daaru At-Tuhid Kumpeh, Tn. Gr. H. Salahuddin Syargawai, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap sinergi dan kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi pondok pesantren, tetapi juga bagi masyarakat Provinsi Jambi secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai ide dan masukan tersebut sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pesantren saat ini.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyokong kegiatan ini. Terutama kepada Bapak HBA, Bapak Rektor, Ibu Dekan, serta seluruh kawan-kawan dan pihak terkait yang telah memberikan dukungan. Semoga kebersamaan dan sinergi ini dapat terus kita jaga dan menjadi kekuatan bersama dalam memajukan pondok pesantren di Jambi,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, atas nama Rektor UIN STS Jambi, yang diwakili oleh Dekan FTK, Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd., menegaskan bahwa Ngopi atau ngobrol pendidikan Islam, kolaborasi Kementerian Agama RI dan komisi VIII DPR RI menjadi ruang untuk mempertemukan kebijakan dengan realitas. Di sinilah persoalan pendidikan Islam dapat dibaca bukan hanya dari apa yang tertulis di atas kertas, tetapi juga dari suara madrasah, pesantren Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, guru, dosen, tenaga kependidikan, untuk memahami teknologi mengajar yang relevan dengan kondisi perkembangan saat ini.
“kami juga sangat berhajat untuk mengetahui apa hal-hal yang selama ini menjadi hambatan atau persolan yang dihadapi di lembaga masing-masing. Dan mari kita ambil manfaat sebanyak-banyakanya dari pertemuan hari ini.” Tuturnya.
Para peserta mendapatkan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, berbagi pengalaman, serta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Pelaksanaan NGOPI titik kedua ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pendidikan Islam yang semakin kuat melalui kolaborasi antara pesantren, perguruan tinggi, dan pemangku kebijakan.
