Humas.FTKUINJambi – Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi kembali menghadirkan kegiatan NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) di Pondok Pesantren Kumpeh Daaru Attauhid, Jambi, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan ini menjadi titik pertama dari rangkaian 60 titik NGOPI yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam di berbagai wilayah.
Mengangkat tema “Transformasi Digital: Operator sebagai Garda Terdepan Tata Kelola Data Lembaga Pendidikan Islam”, kegiatan NGOPI titik pertama dihadiri ratusan operator ponpes yang secara khusus membahas pentingnya peran operator dalam mengelola data lembaga pendidikan Islam secara akurat, tertib, dan berkelanjutan di tengah tuntutan transformasi digital.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., selaku Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, serta dibuka oleh Dekan FTK UIN STS Jambi. Dalam sambutannya, Dekan FTK, Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd., menyampaikan bahwa Ngopi dan Ngobrol Pendidikan Islam, kolaborasi Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI, menjadi ruang untuk mempertemukan kebijakan dengan realitas. Di sinilah persoalan pendidikan Islam dapat dibaca bukan hanya dari apa yang tertulis di atas kertas, tetapi juga dari suara madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan, guru, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang menjalankannya.
“Kopi boleh habis di meja. Obrolan boleh selesai hari ini. Tetapi gagasan, kegelisahan, dan harapan tentang masa depan pendidikan Islam semestinya tidak berhenti bersama berakhirnya acara. Para operator Selamat mengikuti acara ini, ambil manfaat sebanyak-banyaknya.” Ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah sedang memperkuat kelembagan yang secara khusus menangani pesantren, yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren. Pembentukan Dirjen ponpes telah mendapatkan persetujuan oleh Presiden. Namun, struktur organisasi dan berbagai perangkat kelembagaannya masih dalam tahap pembenahan dan penataan. Pemerintah diharapkan semakin memperhatikan pesantren terutama dalam dukungan anggaran, sarana-prasarana, pengembangan kelembagaan, dan berbagai kebutuhan pesantren. Komisi VIII DPR RI menempatkan persoalan ponpes sebagai salah satu yang perlu diperjuangkan, khususnya agar dukungan anggaran pemerintah terhadap pesantren semakin kuat.
“Ke depan, kita ingin pesantren mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Alhamdulillah, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren telah mendapatkan persetujuan Presiden dan saat ini sedang dalam proses pembenahan struktur serta kelembagaannya. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat perhatian negara terhadap pesantren.” Ujar anggota dewan yang akrab disapa HBA.
Pada NGOPI titik pertama ini, peserta mendapatkan penguatan materi dari narasumber Ahmad Muhairi, S.Pd.I., selaku UC EMIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Materi yang disampaikan berfokus pada penguatan kapasitas operator dalam pengelolaan data pendidikan Islam serta pentingnya ketepatan dan validitas data dalam sistem administrasi pendidikan.
Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan data di lembaga masing-masing. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan yang muncul dalam proses digitalisasi tata kelola pendidikan.
Melalui kegiatan ini, NGOPI diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah membangun sinergi dan kolaborasi dalam memperkuat ekosistem pendidikan Islam.
Dengan semangat kolaborasi antara DPR RI, FTK UIN STS Jambi, Kementerian Agama, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam, NGOPI diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Provinsi Jambi.
